Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) minta pemerintah segera selesaikan Honorer K1 , K2 dan Non Katagori

TEMAN TEMAN HONORER INDONESIA SEPERJUANGAN !
PERJUANGAN KITA BELUM BERAKHIR
MARI KITA BERSATU BERJUANG BERSAMA
SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN
SAMPAI SEMUA HONORER INDONESIA BAIK NON K, K2 DAN K1 DIANGKAT MENJADI PNS
DEMO NASIONAL HONORER KEMARIN MEMBUKTIKAN BAHWA HONORER INDONESIA BISA BERSATU MENGGETARKAN IBUKOTA NEGARA
DEMO NASIONAL HONORER KEMARIN MEMBUKTIKAN BAHWA HONORER INDONESIA MASIH ADA DINEGERI INI
HONORER INDONESIA BERSATU BERJUANG BERSAMA

JAKARTA -- Sepuluh tenaga honorer K2 diminta mewakili untuk menemui Menpan-RB Azwar Abubakar Seskab Dipo Alam dan sejumlah jajaran Kementerian Sekretariat Negara di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan memberikan tuntutan para pengunjukrasa agar menjadi fokus dan perhatian pemerintah pusat.

"Tuntutannya tadi, kami minta pemerintah segera selesaikan K1 dan K2. Harus tahun 2014 ini," ujar Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Muklis Setiabudi di Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).

Tuntutan kedua, kata dia, pemerintah diminta membuat nonkategori dan sebuah regulasi baru, agar database honorer didata kembali. Selain itu, honorer, lanjutnya, menolak CPNS umum.

"Kami juga minta pemalsuan dokumen dari tenaga honorer harus ditindas. Tadi Pak Dipo Alam sudah minta datanya. Kami bilang masih diinvetarisir. Nanti kita laporkan semuanya," ungkap Muklis

Muklis menyatakan dalam kesempatan itu, ia dan rekan-rekannya juga menyampaikan pada Menpan-RB bahwa apabila pemerintah tidak dapat memfasilitasi hal tersebut, sebaiknya Menteri Azwar mundur dari jabatannya.

"Menpan dan Seskab sudah baca sendiri kami juga tulis meminta Menpan turun dari jabatannya," sambung Muklis.

Menurut Muklis dari pertemuan itu terdapat tiga kesimpulan. Menpan, kata dia, menyatakan tidak ingin bicara tenaga honorer K1 dulu saat ini. Difokuskan pada honorer K2.

Untuk mencari solusi K2, kata dia, Menpan akan memanggil gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia untuk membahasnya. Dalam hal ini, Menpan menjanjikan ada peluang afirmasi, khusus yang honorer usia kritis.

"Besok akan dipanggil semua kepala daerah, Menpan mengaku itu niat baiknya. Kita tunggu saja. Kata Menpan, hasil rapat besok semoga ada solusinya. Ada peluang affirmatif, tapi beliau mengaku enggak janji," kata Muklis.

Berikutnya, kata Muklis, pemerintah menjanjikan jika ada honorer K2 yang tidak lulus akan dimasukkan dulu sebagai pegawai kontrak (PPK). Itu kata dia, khusus untuk honorer.

"Kami minta kalau yang sudah di PPK tidak perlu tes lagi CPNS, bisa langsung nanti. Tes cukup di PPK. Itu usul kami, tapi Pak Menteri belum menjawabnya. Belum ada solusinya. Kalau di PPK, ada kuotanya, tapi menteri tidak ingin berjanji. Yang pasti tidak langsug PNS, tapi PPK dulu,"

Terakhir, kata dia, dari pertemuan itu dipersilakan agar honorer yang merasa masih bermasalah dengan administrasinya agar mengadu pada Deputi SDM di Kemenpan-RB. Termasuk jika ada yang ingin mengadukan pemalsuan dokumen maupun oknum yang melakukan itu.

"Jadi besok berharap saja semua kepala daerah datang, jadi mereka bisa memperjuangkan nasib honorer di daerahnya," kata Muklis. (flo/jpnn)

Korupsi Mikro

Apakah korupsi yang dilakukan pejabat pejabat kita 100% karena kesalahan mereka (koruptor. Red) ??? Kalau aku pikir dan mengamati realita lingkungan sosial di masyarakat, sebenarnya mereka tidak benar-benar bisa disalahkan!!

Kalau anda mau jujur melihat lingkungan sekitar anda, akan sangat banyak ditemui benih-benih korupsi yang sangat menjamur di masyarakat dan sebenarnya masyarakat juga banyak yang “mendukung” korupsi tetap subur.

Politik uang masih begitu kuat berakar di masyarakat, bukan hanya pada Pilpres saja, tapi juga Pileg, Pilgub, Pilbup bahkan pemilihan camat pun Politik Uang masih menjadi budaya yang hakikatnya sebuah benih Korupsi tingkat mikro.

Masyarakat sering bersuara keras mengecam pelaku pejabat yang korup dengan kata kata kasar, cemooh, hujatan dll tapi entah masyarakat sendiri secara sadar atau tidak telah melakukan budaya korupsi yang sangat lekat, dengan diberi uang beberapa puluh atau ratus ribu sebagai imbalan, untuk mencoblos calon tertentu masih sangat terlihat jelas dimasyarakat dan bahkan telah menjadi rahasia umum.

Bahkan polisi sering dihujat habis habisan oleh kalangan aktivis dan masyarakat jika salah satu jendralnya memiliki rekening ‘gendut’, namun masyarakat sendiri yang selalu ‘mendukung’ polisi untuk tetap melakukan korupsi misalkan saat operasi lalu lintas dan ada pengendara yang ditilang karena tidak membawa SIM, biasanya pengendara yang kena tilang akan memilih memberi “uang damai” dari pada diurus kepengadilan, dengan alasan menghindari proses yang ribet dipengadilan, toh “Uang Damai” yang diberikan kepolisi belum tentu dimasukkan kedalam kas Negara karena tidak ada catatannya dan sangat mungkin mengalir ke kantong pribadi polisi.

Tak hanya dikalangan masyarakat, golongan pelajar pun banyak yang melakukan praktik “pendidikan korupsi” di Sekolah atau kampus, dengan tujuan agar mendapat nilai bagus, masih ada saja siswa sekolah ataupun mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan praktik MENCONTEK.

Jangan sepelekan hal-hal kecil semacam itu yang hakikatnya adalah benih-benih korupsi. Mungkin masyarakat atau pengendara yang melakukan “korupsi mikro” itu berdalih, jumlah uang Suap mereka tak seberapa dan tak merugikan Negara, ya…karena mereka tak punya Kekuasaan, coba kalau mereka diberi kekuasaan mungkin lain lagi ceritanya, yang kecil aja mau, apa lagi dikasih yang besar :P… suatu hal Besar pasti diawali dengan hal kecil. belum lagi dengan murid sekolah dan mahasiswa yang sejak dini telah melakukan praktik “korupsi mikro”, padahal mereka yang akan memimpin negeri ini dan menempati posisi pemimpin. Dan pada dasarnya Filosofi “korupsi mikro” ini sama dengan korupsi kerah putih yaitu menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan.

Kita tak perlu berambisi jadi ketua KPK atau Jendral Polisi untuk memberantas korupsi xD berantaslah korupsi dari diri sendiri, keluarga, teman, lingkungan. Jika lingkungan dan masyarakat telah bersih dari korupsi, maka pemerintahan pun akan bersih dari korupsi, sejatinya kan pejabat pemerintah juga berasal dari masyarakat (sumber air yang bersih akan menghasilkan air yang bersih pula).

Bagaimanapun jika masyarakat tetap bersikap ikut menyuburkan dan memelihara budaya korupsi, jangan pernah salahkan 100% tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara karena sejatinya pejabat juga dilahirkan dari masyarakat dan koruptor tak akan pernah bisa hidup di habitat yang bersih dari korupsi.

[isi ini jangan di Generalisasi, walau bagaimanapun masih ada (entah banyak atau sedikit) masyarakat, polisi, pengendara motor, siswa sekolah dan mahasiswa yang punya sifat jujur]

https://www.facebook.com/caleg.depok

Kumandat Caleg Depok